Komisi VI Setujui Anggaran Kemenkop UKM Sebesar Rp1,407 Triliun

22-09-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UMKM RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto: Opie/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mengatakan Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022 Tanggal 20 September 2022 sebesar Rp1,407 triliun. Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

 

“Karena itu kami meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya,” kata Martin saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UMKM RI tentang Penyesuaian RKA-K/L T.A. 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, progress pelaksanaan Badan Produktif Usaha Mikro (BPUM) T.A 2023 dan rencana pelaksanaan BPUM T.A 2023, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

 

Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR RI, lanjut Martin, akan  mendukung Kementerian Koperasi dan UKM RI atas pengusulan Alokasi Anggaran Program BPUM Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2022 sebesar Rp1,200 triliun.

 

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang akan dialokasikan untuk dua hal yaitu Program Dukungan Managemen Rp390,581 miliar dan Program kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1,016 triliun. (bia,rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...